Padang 25/02/2025
Rapat Kerja Daerah Peradilan Agama se-Sumatera Barat resmi dibuka bersamaan dengan Pembinaan Pemberian Layanan Pengadilan bagi Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Acara ini dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama yang didampingi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Badilag Sutarno, S.I.P., M.M.
Rakerda ini diikuti oleh para Ketua, Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Agama se-Sumatera Barat dengan total peserta sebanyak 74 orang. Hal ini sebagaimana dilaporkan oleh Dr. Drs. Abdul Hadi, M.H.I., Hakim Tinggi PTA Padang yang juga bertindak sebagai Ketua Panitia Pelaksana Rakerda.
Dalam kegiatan bimbingan teknis yang turut diselenggarakan, akan dihadiri Ketua, Panitera Muda Hukum, Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta petugas keamanan (Sekuriti) dari masing-masing satuan kerja guna memastikan peningkatan layanan pengadilan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas.
Dalam sambutannya, KPTA Padang Dr. Abd. Hakim, M.H.I. menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas peradilan. Setiap hakim, panitera, dan pejabat peradilan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap putusan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga memberikan keadilan yang substansial bagi masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan independensi dalam setiap proses pengambilan keputusan harus menjadi komitmen bersama.
Dirjen Badilag Drs. Muchlis, S.H., M.H. dalam sambutannya menegaskan bahwa Rakerda ini harus menjadi momentum bagi PTA Padang untuk terus meningkatkan kualitas peradilan, sehingga dapat menjadi contoh dalam hal pengawasan bagi Pengadilan Agama di wilayahnya. PTA Padang memegang peran strategis dalam memastikan implementasi kebijakan dan program prioritas Badilag di seluruh satuan kerja di Sumatera Barat.
Selain itu, peningkatan kompetensi hakim dan aparatur peradilan menjadi prioritas utama dalam mendukung program-program strategis yang telah dicanangkan oleh Dirjen Badilag. Beliau juga mendorong setiap Pengadilan Agama untuk mengimplementasikan program-program tersebut secara nyata di lingkungan peradilan masing-masing.
Dirjen Badilag menegaskan bahwa inovasi dalam pelayanan peradilan harus terus dikembangkan guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pengadilan. Dengan adanya komitmen ini, diharapkan seluruh Pengadilan Agama di Sumatera Barat dapat semakin profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan Program Prioritas Tahun 2025 yang berfokus pada enam aspek utama. Pertama, penguatan integritas melalui pembangunan Zona Integritas, penerapan Manajemen Anti Penyuapan, serta optimalisasi e-Binwas dan e-TR. Kedua, penguatan akuntabilitas dan transparansi dengan memastikan akuntabilitas kinerja yang tinggi serta keterbukaan informasi publik. Ketiga, penguatan kualitas layanan pengadilan yang mencakup implementasi e-court, optimalisasi keberhasilan mediasi dan eksekusi, serta penyelesaian perkara secara tepat waktu. Keempat, penguatan kelembagaan yang dilakukan dengan memperluas kerja sama dalam dan luar negeri, meningkatkan kelas pengadilan, serta membentuk pengadilan agama baru. Kelima, penguatan kualitas sumber daya manusia dengan melaksanakan bimbingan teknis, menerapkan rekrutmen pimpinan berbasis merit sistem, mengoptimalkan penilaian kinerja individu, serta memberikan reward and punishment secara proporsional. Terakhir, penguatan teknologi informasi melalui penyederhanaan dan integrasi inovasi berbasis teknologi, optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta pembentukan tim nasional teknologi dan informasi guna mendukung efektivitas peradilan agama.
Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025 ini telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 025/DJA/SK.OT1/I/2025 tanggal 14 Januari 2025. Program prioritas tersebut dapat diunduh melalui tautan berikut https://drive.google.com/file/d/1Qv5eu9lHXtU8Tv4gPlWstRHNx5RrUe3e/view.
